Terdapat 4 kabupaten di Pulau Lombok itu, meliputi Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan rincian 119 dusun, 34 desa dan 14 kecamatan. Sedangkan untuk wilayah Pulau Sumbawa meliputi 3 kabupaten yaitu Sumbawa, Dompu, dan Bima dengan rincian 32 desa dan 16 kecamatan, Hal ini disampaikannya Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Bachrudin pada Konfrensi Pers di Media Center Kantor Gubernur NTB bersama Kabag Humas dan Protoko, Drs Fathul Gani M.Si.(Mataram, 18/9).
Ia mengatakan ke 43.682 kepala keluarga yang kini mengalami krisis air bersih itu, berada di empat kabupaten di Pulau Lombok dengan jumlah 32.267 KK dan tiga kabupaten berada di Pulau Sumbawa dengan jumlah 13.593 KK. "Inilah kondisi yang kita tangani saat ini akibat kekeringan," katanya. Bachrudin lebih lanjut menjelaskan bahwa saat ini dari keseluruhan kepala keluarga tersebut, pihaknya telah mendistribusikan air bersih sebanyak 720 ribu liter per hari.
Namun, meski demikian ternyata hal tersebut juga belum cukup, mengingat luasnya daerah dan kepala keluarga yang harus ditangani. Untuk melayani pendistribusian air bersih tersebut, pihaknya menggunakan 3 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter, selain itu pihaknya dibantu pemerintah kabupaten. Tapi, itupun tetap belum bisa menjangkau desa-desa yang dilanda krisis air bersih.
"Usaha kami sebenarnya sudah maksimal," ujarnya. Pada gilirannya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Wedha Magma Ardhi juga mengatakan jumlah desa/kelurahan yang terkena dampak kekeringan saat ini sudah sebanyak 174 desa di 44 kecamatan di sembilan kabupaten/kota di daerah itu.
Untuk Wilayah darurat bencana kekeringan atau kekurangan air bersih itu, meliputi Kabupaten Lombok Utara 3 kecamatan 12 desa, Lombok Tengah 9 kecamatan 85 desa, Lombok Barat 3 kecamatan 3 desa, Lombok Timur 1 kecamatan 10 desa, Sumbawa 7 kecamatan 9 desa, Sumbawa Barat 3 kecamatan 9 desa, Dompu 7 kecamatan 28 desa, Kabupaten Bima 6 kecamatan 11 desa, dan Kota Bima 4 kecamatan 11 desa.
Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi juga telah menerbitkan surat keputusan (SK) terkait siaga darurat bencana kekeringan untuk segera melakukan langkah-langkah serta upaya penanganan kepada desa-desa yang dilanda kekeringan. Salah satunya melakukan pendistribusian air bersih, berdasarkan eskalasi penanganan ancaman dampak bencananya. Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) NTB, tertanggal 10 September 2014 sebagian wilayah di daerah itu dalam keadaan hari tanpa hujan 30-60 hari. Bahkan, ada di beberapa tempat kondisi hingga ekstrem hari tanpa hujan selama 60 hari, dan akan mencapai pada puncaknya pada bulan Oktober.
Sumber: biroumum